(Berita Daerah-Jawa) Kalau di kawasan perkotaan, sepertinya sulit menemukan rumah yang tidak terang oleh cahaya lampu pijar pada malam hari, bahkan di sepanjang jalan dan gang pun sinar dari neon dan bohlam begitu terangnya.
Masyarakat yang hidup di perkotaan, juga bisa dengan leluasa menggunaan listrik untuk berbagai keperluan, bahkan cenderung memanfaatkan energi tersebut untuk hal yang tidak terlalu perlu, seperti aneka permainan elektronik, yang sekarang sedang "booming".
Namun, berbeda dengan di peloksok negeri ini. Banyak permukiman masyarakat yang belum mendapat pelayanan listrik, sehingga ketika malam hari suasana pun gelap, kalaupun ada cahaya dari lampu tempel atau teplok dan sejensinya, sinarnya tidak terlalu terang.
Di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, misalnya, masih ada permukiman yang sampai sekarang masih belum mendapat layanan listrik, meski pada 17 Agustus 2011 negeri ini telah meperingati HUT kemerdekaan yang ke-66.
Dari beberapa permukiman yang belum mendapat layanan listrik itu, di antaranya berada di Desa Curug dan Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaling, Kabupaten Pandeglang.
"Kapan kami bisa menikmati listrik?" Itulah sebaris pertanyaan yang kerap disampaikan warga beberapa kampung di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, yang hingga saat ini belum dapat menikmati layanan energi tersebut.
Ratusan kepala keluarga (KK) warga Kecamatan Cibaliung kini belum menikmati layanan listrik. Setiap saat mereka hanya bisa berharap dan berharap akan ada program pemasangan listrik dari pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pusat.
Data dari lapangan, dari ratusan KK yang belum menikmati listrik itu, di antaranya di Desa Curug sebanyak 300 KK dan Desa Cibaliung 200 KK.
Warga Desa Curug dan Cibaling mengharapkan agar pemerintah segera membantu pemasangan listrik, sehingga mereka pun bisa menikmati energi itu seperti warga di daerah lain.
"Warga di daerah lain sudah lama menikmati listrik, sementara kami sampai sekarang belum juga," kata Muhimat, warga Desa Curug ketika ditemui beberapa waktu lalu.
Dengan kondisi itu, Muhimat merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah, dan menilai pembangunan yang dilakukan selama ini belum merata dan tak menyentuh langsung masyarakat.
Bagi Muhimat dan ratusan KK warga Desa Curug dan Cibaling, listrik menjadi "barang" langka, yang sangat sulit untuk diperoleh, meski telah meminta bantuan berbagai pihak, termasuk yang memiliki kewenangan sekalipun.
Hal senada disampaikan Faruk, warga Desa Cibaliung yang juga sudah lama mengharapkan bisa menikmati layanan listrik seperti warga lain yang telah lama mendapatkan layanan itu.
"Saya kalau berkunjung ke tempat saudara di kampung lain yang telah ada listriknya, rasanya iri, karena mereka bisa menonton televisi dengan enak dan suasana malam hari jadi terang," katanya.
Sementara dia dan ratusan warga lainnya yang belum mendapat lahyanan listrik, hanya dapat menonoton televisi hitam-putih dengan menggunakan accu dan pada malam hari yang gelap gulita.
Kepala Desa Curug Amsin S Putera menjelaskan, di desa itu masih ada enam kampung yang belum mendapat pelayanan listrik, yakni Kampung Kembang, Bihbul, Eurih, Kiara Jajar dan Leuwibalang dengan jumlah warga 300 KK.
Ia mengaku telah mengusulkan pada pemerintah daerah agar kampung tersebut segera mendapatkan layanan listrik, baik melalui program listrik pedesaan maupun pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
"Sudah sering saya mengusulkan bantuan listrik bagi warga, tapi hingga kini belum juga ada realisasinya, tapi mudah-mudahan ke depan ada perhatian dari pemerintah," katanya.
Kepala Desa Cibaliung Ahmad Hudjaemi menjelaskan, di wilayahnya masih ada lima kampung yang belum mendapat layanan listrik, yakni Kampung Cicurug, Cibeunteur, Ciguha, Lebak Pakis dan Cadas Picung dengan jumlah warga 200 KK.
Hudjaemi juga mengaku telah berulang kali mengusulkan bantuan listrik bagi warganya, namun belum ada realisasi.
"Warga sudah sering mengeluh pada saya agar segera dipasangi listrik, dan keluhan itu sudah kita sampaikan pada pemerintah daerah, tapi belum juga ada tanggapan," katanya.
Ia mengaku hanya bisa mengimbau warga dari lima kampung itu agar tetap bersabar, karena yakin ke depan pemerintah pasti akan membantu pemasangan listrik bagi seluruh masyarakat, termasuk di Cibaliung.
Data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pandeglang menunjukkan, sebanyak 82 ribu kepala keluarga (kk) masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah itu hingga kini belum menikmati pelayanan listrik. Mereka tersebar pada 35 kecamatan yang ada di daerah tersebut.
Anggota Komisi VII DPR, Irna Narulita Dimyati, meminta, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta untuk membangun satu unit gardu induk di Kabupaten Pandeglang untuk melayani kebutuhan energi listrik warga setempat.
"Saya sudah mengajukan pada PLN agar membangun satu gardu induk di Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang. Ini penting agar warga daerah ini yang belum menikmati listrik bisa terlayani," katanya.
Anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan asal daerah pemilihan Banten I, Kabupaten Pandeglang dan Lebak itu juga meminta agar Provinsi Banten menjadi prirotas dalam mendapatkan pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan.
"PLTU itu memang proyek nasional, tapi karena lokasinya berada di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, jadi wajar kalau Banten menjadi prioritas dalam mendapat pasokan listrik dari pembangkit itu," ujarnya.
Menurut dia, di Provinsi Banten masih banyak warga yang belum menikmasi layanan listrik. Dari total warga daerah itu baru sekitar 250 ribu kepala keluarga (KK) yang telah mendapatkan pelayanan listrik tersebut, sisanya belum.
"Jadi wajar kalau kita minta agar Banten dipriortaskan mendapat pasokan dari PLTU itu, agar masyarakat di daerah ini bisa menikmati energi listrik yang dihasilkan pembangkit yang ada di daerahnya," ujarnya.
PLTU Labuan dibangun untuk mencukupi kekurangan pasokan listrik wilayah Jawa-Bali yang didistribusikan dengan jaringan sistem interkoneksi.
Saat ini, di berbagai daerah terjadi kekurangan pasokan listrik sehingga permintaan agar energi itu yang barasal dari PLTU Labuanh akan banyak.
"Kita mengerti dan tahu PLTU itu dibangun untuk mencukupi kekurangan pasokan Jawa-Bali, tetapi kan wajar juga kalau masyarakat Baten mendapat prioritas. Jangan sampai lokasinya di Banten tapi daerah ini tak kebagian," ujarnya.
Berdasarkan penjelasan dari Menteri ESDM jaringan interkoneksi dari PLTU itu sudah dibangun, namun produksinya baru 300 megawatt (MW) dari total kapasitas 300 X 2 MW.
"PLTU itu memiliki dua unit turbin, dan masing-masin memiliki kapasitas 300 MW, saat ini yang telah dioperasikan baru satu unit, sisanya kita harapkan dapat difungsikan dalam waktu dekat ini sehingga masyarakat bisa segera menikmati listrik," ujarnya.
Masyarakat yang hidup di perkotaan, juga bisa dengan leluasa menggunaan listrik untuk berbagai keperluan, bahkan cenderung memanfaatkan energi tersebut untuk hal yang tidak terlalu perlu, seperti aneka permainan elektronik, yang sekarang sedang "booming".
Namun, berbeda dengan di peloksok negeri ini. Banyak permukiman masyarakat yang belum mendapat pelayanan listrik, sehingga ketika malam hari suasana pun gelap, kalaupun ada cahaya dari lampu tempel atau teplok dan sejensinya, sinarnya tidak terlalu terang.
Di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, misalnya, masih ada permukiman yang sampai sekarang masih belum mendapat layanan listrik, meski pada 17 Agustus 2011 negeri ini telah meperingati HUT kemerdekaan yang ke-66.
Dari beberapa permukiman yang belum mendapat layanan listrik itu, di antaranya berada di Desa Curug dan Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaling, Kabupaten Pandeglang.
"Kapan kami bisa menikmati listrik?" Itulah sebaris pertanyaan yang kerap disampaikan warga beberapa kampung di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, yang hingga saat ini belum dapat menikmati layanan energi tersebut.
Ratusan kepala keluarga (KK) warga Kecamatan Cibaliung kini belum menikmati layanan listrik. Setiap saat mereka hanya bisa berharap dan berharap akan ada program pemasangan listrik dari pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pusat.
Data dari lapangan, dari ratusan KK yang belum menikmati listrik itu, di antaranya di Desa Curug sebanyak 300 KK dan Desa Cibaliung 200 KK.
Warga Desa Curug dan Cibaling mengharapkan agar pemerintah segera membantu pemasangan listrik, sehingga mereka pun bisa menikmati energi itu seperti warga di daerah lain.
"Warga di daerah lain sudah lama menikmati listrik, sementara kami sampai sekarang belum juga," kata Muhimat, warga Desa Curug ketika ditemui beberapa waktu lalu.
Dengan kondisi itu, Muhimat merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah, dan menilai pembangunan yang dilakukan selama ini belum merata dan tak menyentuh langsung masyarakat.
Bagi Muhimat dan ratusan KK warga Desa Curug dan Cibaling, listrik menjadi "barang" langka, yang sangat sulit untuk diperoleh, meski telah meminta bantuan berbagai pihak, termasuk yang memiliki kewenangan sekalipun.
Hal senada disampaikan Faruk, warga Desa Cibaliung yang juga sudah lama mengharapkan bisa menikmati layanan listrik seperti warga lain yang telah lama mendapatkan layanan itu.
"Saya kalau berkunjung ke tempat saudara di kampung lain yang telah ada listriknya, rasanya iri, karena mereka bisa menonton televisi dengan enak dan suasana malam hari jadi terang," katanya.
Sementara dia dan ratusan warga lainnya yang belum mendapat lahyanan listrik, hanya dapat menonoton televisi hitam-putih dengan menggunakan accu dan pada malam hari yang gelap gulita.
Kepala Desa Curug Amsin S Putera menjelaskan, di desa itu masih ada enam kampung yang belum mendapat pelayanan listrik, yakni Kampung Kembang, Bihbul, Eurih, Kiara Jajar dan Leuwibalang dengan jumlah warga 300 KK.
Ia mengaku telah mengusulkan pada pemerintah daerah agar kampung tersebut segera mendapatkan layanan listrik, baik melalui program listrik pedesaan maupun pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
"Sudah sering saya mengusulkan bantuan listrik bagi warga, tapi hingga kini belum juga ada realisasinya, tapi mudah-mudahan ke depan ada perhatian dari pemerintah," katanya.
Kepala Desa Cibaliung Ahmad Hudjaemi menjelaskan, di wilayahnya masih ada lima kampung yang belum mendapat layanan listrik, yakni Kampung Cicurug, Cibeunteur, Ciguha, Lebak Pakis dan Cadas Picung dengan jumlah warga 200 KK.
Hudjaemi juga mengaku telah berulang kali mengusulkan bantuan listrik bagi warganya, namun belum ada realisasi.
"Warga sudah sering mengeluh pada saya agar segera dipasangi listrik, dan keluhan itu sudah kita sampaikan pada pemerintah daerah, tapi belum juga ada tanggapan," katanya.
Ia mengaku hanya bisa mengimbau warga dari lima kampung itu agar tetap bersabar, karena yakin ke depan pemerintah pasti akan membantu pemasangan listrik bagi seluruh masyarakat, termasuk di Cibaliung.
Data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pandeglang menunjukkan, sebanyak 82 ribu kepala keluarga (kk) masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah itu hingga kini belum menikmati pelayanan listrik. Mereka tersebar pada 35 kecamatan yang ada di daerah tersebut.
Anggota Komisi VII DPR, Irna Narulita Dimyati, meminta, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta untuk membangun satu unit gardu induk di Kabupaten Pandeglang untuk melayani kebutuhan energi listrik warga setempat.
"Saya sudah mengajukan pada PLN agar membangun satu gardu induk di Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang. Ini penting agar warga daerah ini yang belum menikmati listrik bisa terlayani," katanya.
Anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan asal daerah pemilihan Banten I, Kabupaten Pandeglang dan Lebak itu juga meminta agar Provinsi Banten menjadi prirotas dalam mendapatkan pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan.
"PLTU itu memang proyek nasional, tapi karena lokasinya berada di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, jadi wajar kalau Banten menjadi prioritas dalam mendapat pasokan listrik dari pembangkit itu," ujarnya.
Menurut dia, di Provinsi Banten masih banyak warga yang belum menikmasi layanan listrik. Dari total warga daerah itu baru sekitar 250 ribu kepala keluarga (KK) yang telah mendapatkan pelayanan listrik tersebut, sisanya belum.
"Jadi wajar kalau kita minta agar Banten dipriortaskan mendapat pasokan dari PLTU itu, agar masyarakat di daerah ini bisa menikmati energi listrik yang dihasilkan pembangkit yang ada di daerahnya," ujarnya.
PLTU Labuan dibangun untuk mencukupi kekurangan pasokan listrik wilayah Jawa-Bali yang didistribusikan dengan jaringan sistem interkoneksi.
Saat ini, di berbagai daerah terjadi kekurangan pasokan listrik sehingga permintaan agar energi itu yang barasal dari PLTU Labuanh akan banyak.
"Kita mengerti dan tahu PLTU itu dibangun untuk mencukupi kekurangan pasokan Jawa-Bali, tetapi kan wajar juga kalau masyarakat Baten mendapat prioritas. Jangan sampai lokasinya di Banten tapi daerah ini tak kebagian," ujarnya.
Berdasarkan penjelasan dari Menteri ESDM jaringan interkoneksi dari PLTU itu sudah dibangun, namun produksinya baru 300 megawatt (MW) dari total kapasitas 300 X 2 MW.
"PLTU itu memiliki dua unit turbin, dan masing-masin memiliki kapasitas 300 MW, saat ini yang telah dioperasikan baru satu unit, sisanya kita harapkan dapat difungsikan dalam waktu dekat ini sehingga masyarakat bisa segera menikmati listrik," ujarnya.
Telah Berusaha
Pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk mengentaskan pelayanan listik, dengan meluncurkan berbagai program, di antaranya listrik pedesaan (lisdes), berupa bantuan pemasangan listrik secara gratis bagi warga kurang mampu.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Pandeglang Utuy Setiadi D menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan pelayanan listrik bagi warga kurang mampu itu baik melalui jaringan reguler dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mengalokasikan anggaran Rp500 juta untuk pemasangan jaringan listrik, guna membantu warga yang menikmati layanan energi tersebut.
Kepala Seksi Listrik dan Energi Terbarukan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pandeglang Yayat Hidayat menjelaskan, dana tersebut akan digunakan untuk pemasangan jaringan di pelosok.
"Kita sudah menentukan titik pasangan jaringan itu, yang tersebar di 14 desa, yang warganya masih banyak belum menikmati layanan listrik," kata Yayat.
Yayat juga menjelaskan, pada 2011 Pandeglang juga akan mendapat bantuan listrik pedesaan dari pemerintah Provinsi Banten sebanyak 6.900 sambungan.
"Melalui pemasangan jaringan oleh pemkab dan bantuan listrik pedesaan itu, tentu akan membantu warga kurang mampu mendapatkan pelayanan listrik," ujarnya.
Saat ini sekitar 80 ribu kepala keluarga warga daerah itu belum menikmati layanan listrik, dan sebagian besar yang tinggal di peloksok.
Ia menjelaskan, secara bertahap seluruh warga akan diupayakan supaya bisa menikmati listrk, dan diharapkan masalah itu sudah bisa dientaskan paling lambat 2012.
Berbagai program telah, sedang dan akan terus dilakukan agar seluruh masyarakat bisa menikmati layanan energi tersebut.
"Sudah banyak kegiatan yang kita lakukan agar masyarakat bisa menikmati listrik, baik melalui pemasangan jaringan konvensional, program listrik pedesaan," katanya.
Bagi permukiman warga yang tidak mungkin dijangkau jaringan konvesional, dilakukan pemasanan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, baik bantuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Yayat juga menjelaskan, pada 2010 dilakukan pemasangan jaringan yang didanai dari APBN untuk 15 desa di delapan kecamatan, kemudian juga pemasangan jaringan dari anggaran APBD kabupaten untuk lima desa di lima kecamatan.
"Pada 2010, kita juga mendapat bantuan listrik pedesaan (lisdes) dari Pemerntah Provinsi Banten sebanyak 7.500 sambungan, dan kini seluruhnya sudah menyala," katanya.
Banyaknya warga yang belum menikmati listrik, menjadi "pekerjaan rumah" bagi pemerintah yang harus segera diselesaikan sehingga ke dapan seluruh rakyat bisa memperoleh energi itu, dan listrik tidak menjadi "barang" langka lagi.
(bk/BK/bd-ant)
Pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk mengentaskan pelayanan listik, dengan meluncurkan berbagai program, di antaranya listrik pedesaan (lisdes), berupa bantuan pemasangan listrik secara gratis bagi warga kurang mampu.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Pandeglang Utuy Setiadi D menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan pelayanan listrik bagi warga kurang mampu itu baik melalui jaringan reguler dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mengalokasikan anggaran Rp500 juta untuk pemasangan jaringan listrik, guna membantu warga yang menikmati layanan energi tersebut.
Kepala Seksi Listrik dan Energi Terbarukan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pandeglang Yayat Hidayat menjelaskan, dana tersebut akan digunakan untuk pemasangan jaringan di pelosok.
"Kita sudah menentukan titik pasangan jaringan itu, yang tersebar di 14 desa, yang warganya masih banyak belum menikmati layanan listrik," kata Yayat.
Yayat juga menjelaskan, pada 2011 Pandeglang juga akan mendapat bantuan listrik pedesaan dari pemerintah Provinsi Banten sebanyak 6.900 sambungan.
"Melalui pemasangan jaringan oleh pemkab dan bantuan listrik pedesaan itu, tentu akan membantu warga kurang mampu mendapatkan pelayanan listrik," ujarnya.
Saat ini sekitar 80 ribu kepala keluarga warga daerah itu belum menikmati layanan listrik, dan sebagian besar yang tinggal di peloksok.
Ia menjelaskan, secara bertahap seluruh warga akan diupayakan supaya bisa menikmati listrk, dan diharapkan masalah itu sudah bisa dientaskan paling lambat 2012.
Berbagai program telah, sedang dan akan terus dilakukan agar seluruh masyarakat bisa menikmati layanan energi tersebut.
"Sudah banyak kegiatan yang kita lakukan agar masyarakat bisa menikmati listrik, baik melalui pemasangan jaringan konvensional, program listrik pedesaan," katanya.
Bagi permukiman warga yang tidak mungkin dijangkau jaringan konvesional, dilakukan pemasanan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, baik bantuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Yayat juga menjelaskan, pada 2010 dilakukan pemasangan jaringan yang didanai dari APBN untuk 15 desa di delapan kecamatan, kemudian juga pemasangan jaringan dari anggaran APBD kabupaten untuk lima desa di lima kecamatan.
"Pada 2010, kita juga mendapat bantuan listrik pedesaan (lisdes) dari Pemerntah Provinsi Banten sebanyak 7.500 sambungan, dan kini seluruhnya sudah menyala," katanya.
Banyaknya warga yang belum menikmati listrik, menjadi "pekerjaan rumah" bagi pemerintah yang harus segera diselesaikan sehingga ke dapan seluruh rakyat bisa memperoleh energi itu, dan listrik tidak menjadi "barang" langka lagi.
(bk/BK/bd-ant)
No comments:
Post a Comment